Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menjaring pandangan kritis dari berbagai elemen masyarakat dalam rangka pembenahan sistem pemilu nasional.

Workshop yang digelar di UNHAS Hotel and Convention ini dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi kepemiluan.

“Ada beberapa isu fundamental yang harus menjadi perhatian, seperti politik uang dan mahalnya biaya politik, yang berpotensi menciptakan demokrasi semu. Isu keserentakan pemilu juga penting karena menyangkut efektivitas penyelenggara dan konsistensi sistem. Selain itu, penguatan pengawasan dan independensi lembaga penyelenggara pemilu adalah kunci untuk menjamin demokrasi yang sehat dan partisipatif,” tegas Prof. Farida.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting, baik dari jajaran pemerintahan, parlemen, maupun lembaga perencanaan pembangunan. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, hadir memberikan pandangannya terkait pentingnya regulasi yang inklusif dan terbuka terhadap masukan publik.

Ia menilai bahwa proses revisi undang-undang pemilu harus melibatkan perspektif yang beragam agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan demokrasi Indonesia ke depan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti aspek teknis dan substansi revisi undang-undang yang saat ini menjadi perhatian parlemen. Ia menegaskan pentingnya memastikan agar revisi regulasi tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif dalam memperkuat representasi politik.

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Bappenas, Nazula Anggraeni, juga turut berbicara mengenai bagaimana arah kebijakan nasional terkait pemilu harus disinergikan dengan visi pembangunan jangka panjang negara. “Demokrasi yang kuat akan mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.

Dari kalangan akademisi UNHAS, sejumlah pakar turut memberikan pandangan kritis dan akademik. Dekan FISIP UNHAS, Prof. Sukri, M.Si., bersama Prof. Muhammad, dan Endang Sari, membahas peran strategis perguruan tinggi dalam menjaga integritas pemilu serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan proses demokrasi.

Workshop ini diikuti secara antusias oleh akademisi, mahasiswa, aktivis pemilu, serta masyarakat umum. Forum diskusi berlangsung dinamis dengan beragam gagasan yang ditawarkan sebagai masukan konkret bagi para pembuat kebijakan.

Melalui kegiatan ini, UNHAS kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat demokrasi Indonesia dengan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Harapannya, hasil dari workshop ini dapat menjadi rekomendasi penting dalam proses penyusunan ulang regulasi kepemiluan yang lebih adil, transparan, dan representatif. (Leony amparita)

The post UNHAS Dorong Reformasi Pemilu yang Adil dan Representatif appeared first on Senator News.

Forum ini menjadi ruang diskusi kritis untuk menghimpun pandangan akademisi, mahasiswa, dan mitra kebijakan dalam merespons rencana revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini tengah bergulir di tingkat nasional.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan tiga narasumber utama: Prof. Gustiana A. Kambo, Prof. Armin Arsyad, dan Andi Ali Armunanto. Kegiatan dipandu Haryanto, serta diikuti oleh dosen-dosen Ilmu Politik, mahasiswa S1 hingga S3, dan perwakilan The Asia Foundation.

Salah satu isu paling menonjol dalam diskusi adalah usulan peningkatan standar pendidikan bagi calon legislatif dan eksekutif. Prof. Armin Arsyad menyarankan agar syarat pendidikan minimal ditingkatkan S3 untuk presiden dan DPR RI, S2 untuk gubernur dan DPRD provinsi, serta S1 untuk bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan pemahaman calon terhadap ilmu sosial-politik, serta mewajibkan pelatihan pemerintahan bagi kandidat dari latar belakang non-politik. “Partai politik juga perlu membuka konvensi dan menjaring aspirasi publik sebelum menentukan calon,” ujarnya.

Dalam konteks penyelenggara pemilu, Prof. Gustiana A. Kambo mengingatkan pentingnya proses rekrutmen yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Menurutnya, anggota KPU dan Bawaslu idealnya berlatar belakang ilmu politik agar memahami kompleksitas pemilu secara menyeluruh.

Andi Ali Armunanto mengangkat persoalan yang relatif baru, yaitu belum jelasnya aturan terkait penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye politik. “Tanpa regulasi yang jelas, kampanye digital bisa dimanipulasi dan membahayakan demokrasi,” tegasnya.

Masukan lain datang dari Endang Sari, mantan Komisioner KPU Makassar, yang menyoroti potensi ketimpangan masa jabatan jika pemilu nasional dan daerah dipisah. Ia juga menekankan perlunya penegasan definisi kampanye dalam regulasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh peserta pemilu.

Seluruh hasil diskusi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi akademik yang akan dibacakan dalam Workshop Nasional “Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Representatif: Masukan Publik untuk Regulasi Pemilu di Indonesia”, pada 29 Juli 2025. Workshop ini dijadwalkan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI.

FGD ini menjadi bukti komitmen akademisi, khususnya dari Universitas Hasanuddin, untuk ikut merumuskan regulasi pemilu yang lebih demokratis, adil, dan kontekstual dengan tantangan zaman. Kontribusi akademik ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam menyusun kebijakan kepemiluan yang lebih baik ke depan. (Leony amparita)

The post FISIP UNHAS Dorong Revisi Regulasi Pemilu yang Lebih Demokratis dan Adaptif appeared first on Senator News.