JAKARTA, senatornews.id — Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham memastikan akan memperjuangkan aspirasi para organisasi profesi yang berunjuk rasa terkait muatan RUU Kesehatan Omnibus Law. Pernyataan itu dikemukakan saat menerima aspirasi sejumlah organisasi profesi kesehatan yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR terkait penyampaian pendapat terhadap RUU Kesehatan yang sedang dibahas DPR bersama Pemerintah, Senin (5/6/2023).
“Kami dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada para organisasi profesi yang telah datang dan telah berpanas-panas dari Sabang sampai Merauke. Mereka rela meninggalkan profesinya demi membela organisasi profesi mereka yang sudah cukup lama mereka rintis,” ujar Aliyah.
Wakil rakyat dari Provinsi Sulawesi Selatan ini menuturkan, masukan para organisasi profesi ini akan terus dikumpulkan dan diakomodasi dalam pembentukan rapat Panja RUU tersebut. Dia menyatakan memberikan ruang untuk mendengarkan aspirasi yang mereka harapkan terkait pembentukan Panjang RUU ini.
“Kami siap mengakomodasi karena sifatnya RUU ini belum final, nanti kami akan mengumpulkan semua masukan masukan tersebut dan kami akan memperjuangkan di pembentukan panja RUU tersebut,” tutur politisi Fraksi Partai Demokrat ini, dilansir dari laman dpr.go.id.
Aliyah menjelaskan, dalam pembahasan RUU ini akan tetap melibatkan organsasi profesi. “Nanti kami akan mencoba mencari celahnya sampai di mana (aspirasi) mereka bisa kami selipkan (masukan dari) organisasi tersebut,” ujarnya. “Nah, kalau selama ini kan yang kami sudah lakukan rapat berkali-kali itu kami sudah akomodasi beberapa permintaan, juga tuntutan dari organisasi profesi terkait dari apa yang mereka harapkan, tetapi kalau saat ini sudah terakomodasi di collegium dan konsil.”
Aliyah meminta seluruh pihak terkait, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar terus peduli dan mengawal proses pemerataan dokter spesialis di daerah terpencil. Namun dia mengakui, memang butuh kerja sama dan butuh juga dari pengawasan kementerian untuk terkait penyaluran dokter-dokter tersebut karena memang harus melibatkan baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam hal mendistribusi dokter-dokter tersebut. (*)
