JAKARTA, Senatornews.id — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengingatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program Buy The Service. Hamka menilai, program tersebut masih memiliki kelemaha yang belu mengakomodir sistem pembayaran tunai.
Penilaian itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kemenhub di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Rapat membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai Mei 2023 dengan agenda pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 masing-masing Unit Eselon I.
Buy The Service diluncurkan oleh Kemenhub sejak tahun 2020 sebagai upaya untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, Bus Rapid Transit (BRT) di mana pemerintah membeli bus yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola.
Skema ini diatur melalui Peraturan Menhub (PM) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan yang kemudian diubah dengan PM Nomor 2 Tahun 2022. Tahun 2020, skema ini dijalankan di 5 kota besar meliputi Palembang, Solo, Medan, Yogyakarta, dan Denpasar, menyusul Bandung, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, dan Banyumas di tahun 2021.
Dalam skema ini, pemerintah memberikan subsidi 100 persen terhadap biaya operasional penyelenggaraan angkutan dengan menerapkan pelayanan minimum yang ditetapkan ditambah keuntungan yang ditentukan oleh operator. Tarif angkutan umum perkotaan akan menjadi gratis karena telah disubsidi oleh pemerintah.
Meski mengapresiasi konsep smart city smart transportation, namun Hamka mengingatkan Kemenhub agar menyadari bahwa masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi. Dia melihat ada beberapa kelemahan konsep smart city smart transportation, semua berbasis android.
“Orang mau naik BTS, mau bayar tunai tidak bisa karena belum biasa menggunakan aplikasi. Ini menjadi catatan dan temuan saya,” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) 1 Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, dilansir dari laman dpr.go.id.
Hamka mengakui ada yang sudah baik, tapi ada juga rute yang sama sekali kosong. “Saya telusuri, persoalannya tidak ada yang mau naik BTS karena dia mau bayar tunai. Kebiasaan bayar tunai, tidak bisa dia pakai aplikasi,” tuturnya.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut meminta Ditjen Hubdat Kemenhub agar secara bertahap menerapkan skema Buy The Service dengan konsep smart city dan smart transportation itu.
Menurut dia, konsep smart city dan smart transportation memang sudah oke, tetapi kita harus pelan-pelan. Jakarta saja barangkali belum bisa secara penuh, apalagi daerah. ‘Itu yang saya lihat, yang menjadi kelemahan yang harus kita evaluasi. Kendaraan umum sangat dibutuhkan setiap kota seperti Makassar, itu pasti,” tuturnya. (*)