SENATORNEWS.ID, Jakarta — Kuasa hukum Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Chandra Muliawan, menegaskan bahwa gugatan perdata sebesar Rp200 miliar terhadap Tempo bukan bertujuan untuk membungkam kebebasan pers, melainkan untuk menegakkan etika jurnalistik dan menjaga martabat petani Indonesia. Ia menekankan, jika gugatan ini diajukan, dana ganti rugi akan dikembalikan kepada publik melalui program-program strategi di sektor pertanian.
“Jika gugatan ini diajukan, dana tersebut akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk mendukung program pangan nasional, perbaikan irigasi, serta penyediaan pupuk. Jadi manfaatnya kembali kepada rakyat, terutama petani,” ujar Chandra.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk kepentingan pribadi atau lembaga, melainkan untuk memulihkan nama baik dan kepercayaan publik terhadap kerja keras petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Chandra menjelaskan, gugatan ini tidak diarahkan pada isi pemberitaan Tempo, sebab substansi berita tersebut sudah dinyatakan melalui Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers melalui Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang telah dikeluarkan. Masalah muncul karena Tempo dinilai tidak menjalankan PPR itu secara utuh dan itikad dengan baik. Dalam PPR tersebut, terdapat kewajiban bagi Tempo untuk mengubah judul pada poster dan motion grafis agar sesuai dengan isi artikel utama. Namun, perubahan yang dilakukan justru tidak mewakili substansi pemberitaan sebenarnya.
Ia mencontohkan motion grafis yang menampilkan tumpukan karung beras berlubang dengan gambar hewan di atasnya, seolah-olah menggambarkan bahwa beras hasil serapan pemerintah busuk atau rusak. “Itu tidak sesuai dengan kenyataan dan jelas mencederai kerja keras petani, penyuluh, serta pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional,” tegasnya.
Menurut Chandra, langkah hukum ini diambil setelah seluruh mekanisme etik ditempuh melalui Dewan Pers. “Ini bukan ujuk-ujuk menggugat. Proses etik sudah dijalankan sepenuhnya, tetapi karena keputusan Dewan Pers tidak dilaksanakan secara jujur dan profesional, kami menempuh jalur hukum agar perkara ini dinilai secara objektif dan terbuka,” katanya. Ia menegaskan, langkah tersebut justru menjadi bentuk dukungan terhadap kebebasan masyarakat yang profesional dan bertanggung jawab. “Kami ingin masyarakat bebas, tapi juga taat pada etika. Karena kebebasan tanpa etika bukan kebebasan, tapi kekacauan informasi,” ujarnya.
Chandra menjelaskan, nilai gugatan sebesar Rp200 miliar terdiri dari dua komponen: kerugian material sekitar Rp19 juta dan kerugian imaterial sebesar Rp200 miliar. Kerugian material meliputi biaya riil yang dikeluarkan Kementan untuk menangani masalah pemberitaan, sementara kerugian imaterial mencakup nama baik, reputasi, dan rasa tidak nyaman akibat pemberitaan yang dinilai tidak akurat. “Kerugian imaterial tidak bisa diukur dengan uang, tapi kami serahkan penilaiannya kepada majelis hakim,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa jika gugatan ini dikabulkan, seluruh dana akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk mendukung kepentingan publik, bukan individu. “Dana itu akan digunakan untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pangan, memperbaiki irigasi, dan menyediakan pupuk. Semua untuk rakyat, terutama petani,” tegasnya.
Langkah hukum ini, lanjut Chandra, merupakan gerakan moral untuk memperjuangkan kebenaran dan etika dalam dunia pers, sekaligus melindungi martabat petani yang selama ini bekerja keras menjaga ketahanan pangan bangsa. “Gugatan ini bukan untuk membungkam, tapi untuk mendengarkan. Karena di balik pemberitaan yang mengibarkan, ada petani yang terluka. Dan demi mereka, kami menuntut kebenaran,” tutupnya.
