SENATORNEWS.ID,Jakarta, — Ketahanan sektor pertanian nasional kembali menunjukkan kekuatannya di tengah dinamika global, termasuk potensi gangguan distribusi pupuk dunia akibat konflik di Selat Hormuz. Pemerintah memastikan stok pupuk nasional tetap aman dan distribusi kepada petani berjalan lancar.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dieksekusi secara optimal oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya, serta dukungan penuh Komisi IV DPR RI, berjalan sangat tepat.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa masyarakat patut bangga dan merasa tenang atas kondisi tersebut.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dan Mentan Amran, seluruh ekosistem pangan nasional dikelola secara terintegrasi dan responsif terhadap tantangan global.
“Kita patut bangga dan bahagia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang dieksekusi dengan luar biasa oleh Kementan dan tentunya dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur nyenyak. Karena seluruh ekosistem pangan kita aman,” ujar Rahmad dalam Rapat Kerja (RAKER) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Rahmad menjelaskan, di bawah naungan Mentan Amran, pemerintah telah melakukan perubahan signifikan dalam tata kelola pupuk sejak tahun 2025. Reformasi ini dilakukan melalui dua regulasi utama, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
“Di bawah instruksi dan kepemimpinan Bapak Mentan dan tentunya dukungan dari Komisi 4, di tahun 2025 kita sudah melakukan perubahan tata kelola yang cukup signifikan.
Yang pertama adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang intinya adalah deregulasi. Kalau dulu pupuknya tersedia di pabrik dan di gudang, tapi petani belum bisa memaafkan karena aturannya mengular.
Ini dipersingkat sehingga kalau Pak Mentan migrasi kami, kami bisa langsung menyampaikan kepada petani,” jelasnya.
Selain itu, Perpres Nomor 113 Tahun 2025 memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk melakukan revitalisasi pabrik dan meningkatkan efisiensi produksi. Dampaknya, harga pupuk menjadi lebih terjangkau bagi petani.
“Yang kedua adalah Perpres Nomor 113 Tahun 2025. Yang intinya memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk bisa meremajakan dan merevitalisasi pabrik serta beroperasi sesuai kaidah efisiensi.
Hasilnya berdampak pada keterjangkauan karena harga pupuk telah diturunkan HET-nya sebesar 20%,” tambahnya.
Kemudahan akses dan penurunan harga pupuk tersebut berdampak langsung pada peningkatan serapan pupuk oleh petani sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Kondisi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian nasional.
“Karena petani mudah mengakumulasi pupuk dan harganya turun, maka penebusan pupuk di tahun 2025 dan 2026 ini terus meningkat. Ini juga terbukti dari penyerapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. Artinya ada keterkaitan langsung antara pupuk dengan produksi pertanian,” ungkap Rahmad.
Dari sisi ketersediaan, Rahmad memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi sangat aman. Saat ini, Pupuk Indonesia memiliki stok mencapai 1,29 juta ton dengan seluruh pabrik beroperasi optimal.
“Alhamdulillah stok juga aman, kami memiliki stok 1,29 juta ton, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Artinya ini akan terus kami pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” tegasnya.
Rahmad menyebut pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi pupuk dunia, yang menyumbangkan sekitar 30 persen perdagangan pupuk global setiap bulannya.
Namun demikian, Indonesia tidak terdampak signifikan berkat kemandirian industri pupuk nasional yang telah dibangun sejak lama.
“Selat Hormuz ini adalah pintu untuk 30% perdagangan pupuk dunia. Setiap bulan ada sekitar 4 juta ton yang keluar dari sana. Namun kita patut berbangga karena sejak zaman Bapak Presiden Soeharto, Indonesia terus mengembangkan industri pupuk.
Sehingga hari ini, meskipun dunia gonjang-ganjing, pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat ekosistem pangan dunia,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah negara besar seperti Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat mulai memberikan gangguan pasokan pupuk global. Sementara itu, Indonesia tetap dalam kondisi aman dan stabil.
Di sisi lain, Pupuk Indonesia juga mempunyai strategi penugasan untuk mendukung transisi energi nasional menuju B50 melalui pembangunan dua pabrik metanol di Lhokseumawe dan Bontang.
“Kami ditugaskan untuk mendukung transisi menuju B50, yang membutuhkan dua pabrik metanol. Saat ini metanol kita masih mengimpor sekitar 1,5 juta ton, dan tanpa pembangunan ini bisa meningkat menjadi 2,5 juta ton. Alhamdulillah dua pabrik ini sudah disetujui dan akan segera dibangun,” ujarnya.
Rahmad menegaskan bahwa pupuk merupakan input krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga kebijakan subsidi pupuk mempunyai dampak langsung terhadap produksi dan stabilitas ekonomi.
“Pupuk adalah critical agro input, input yang sangat penting bagi produktivitas pertanian. Berbeda dengan subsidi konsumtif, subsidi pupuk adalah subsidi produksi. Jika serapan pupuk meningkat, maka pasti akan meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu menjaga inflasi,” tutupnya.
