SENATORNEWS.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mencatatkan prestasi membanggakan sebagai lembaga negara yang konsisten menjaga integritas pengelolaan keuangan.
Sejak tahun 2014, BPOM telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 11 kali berturut-turut.
Capaian tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025. Para anggota dewan menilai BPOM berhasil menjadi teladan dalam menjalankan reformasi birokrasi berbasis data dan kolaborasi.
“BPOM bukan hanya lembaga pengawas, tapi juga pionir birokrasi modern yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Charles Honoris, Anggota Komisi IX DPR RI.
Sinergi Tiga Pilar Kunci Kesuksesan
Di bawah kepemimpinan Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Pharm., Ph.D, BPOM menerapkan pendekatan triple helix yang memadukan peran pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Strategi ini dipercaya mampu merumuskan kebijakan yang inovatif dan sesuai dengan tantangan zaman, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap konsumen.
“Yang kami lakukan bukan hanya regulasi, tapi juga membangun jembatan antar sektor agar kebijakan kami tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan,” jelas Prof. Taruna.
Lewat kemitraan tersebut, BPOM mendorong riset bersama perguruan tinggi, mempercepat layanan perizinan bagi pelaku UMKM, serta memperketat pengawasan terhadap produk ilegal yang beredar di pasar.
BPOM Jadi Penggerak Pertumbuhan, Bukan Sekadar Pengawas
Dalam situasi fiskal yang terbatas, BPOM tetap menunjukkan daya adaptasi tinggi. Melalui pemanfaatan teknologi, lembaga ini terus meluncurkan sistem pengawasan berbasis digital, melakukan edukasi publik yang berbasis data, dan menggandeng komunitas dalam pengawasan partisipatif.
“Dengan inovasi digital dan pendekatan inklusif, BPOM menunjukkan perannya sebagai mitra pembangunan nasional,” tambah Charles.
Anggota DPR lainnya turut menekankan pentingnya gaya kepemimpinan terbuka, berorientasi data, dan kolaboratif seperti yang diterapkan Prof. Taruna.
LModel ini dianggap selaras dengan arah reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah.
Dari Regulator ke Simbol Birokrasi Progresif
Prestasi 11 kali WTP bukan sekadar pencapaian administratif.
Di mata DPR, BPOM telah menjelma menjadi simbol tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan progresif.
Di tengah tuntutan reformasi, BPOM membuktikan bahwa birokrasi Indonesia bisa maju bila dipimpin dengan visi jangka panjang, integritas tinggi, dan kemauan untuk terus berinovasi.(senatornewsid)