SENATORNEWS.ID, MAKASSAR – Indonesia dikenal dengan tenaga kerja yang rajin dan ulet. Namun dibalik etos kerja tinggi itu, terselip paradoks besar, yakni produktivitas tenaga kerja Nasional masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.
Laporan terbaru World Bank East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 mengungkap, produktivitas pekerja Indonesia masih belum mencapai kemajuan yang signifikan, bahkan kalah dibandingkan negara-negara dengan jumlah tenaga kerja lebih sedikit namun berdaya saing tinggi.
Menurut laporan Bank Dunia tersebut, skor produktivitas tenaga kerja Indonesia berada pada angka 9,04, diperoleh dari perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan total pekerja yang bekerja. Angka ini masih di bawah Malaysia (10,13), China (9,87), dan Thailand (9,38). Sementara itu, Indonesia hanya sedikit lebih unggul dari Laos (8,63) dan Myanmar (8,13).
“Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai daya saing ekonomi suatu negara. Semakin tinggi produktivitas, semakin besar pula nilai yang dihasilkan setiap pekerja terhadap perekonomian Nasional,” ujar Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Inovasi Universitas Indonesia Timur, kepada media ini, Rabu (15/10/2025).
Di balik angka partisipasi kerja yang cukup tinggi — 65,65% penduduk usia kerja memiliki pekerjaan — Indonesia masih menghadapi masalah mendasar: kualitas pekerjaan yang belum produktif. Mayoritas pekerja masih bekerja di sektor pertanian tradisional dan jasa informal perkotaan yang memberikan kontribusi ekonomi rendah.
“Sebagian besar tenaga kerja kita berada di sektor berproduktivitas rendah. Ini yang membuat pertumbuhan ekonomi kita cenderung melandai meski jumlah tenaga kerja besar. Sementara itu, Vietnam mencatat tingkat pekerjaan 71,02%, dan Malaysia 66,54%, dengan dominasi di sektor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi. Kamboja, bahkan menduduki posisi tertinggi di kawasan dengan tingkat pekerjaan masih mencapai 79,78%, menunjukkan kuatnya sektor padat karya di negara tersebut,” ungkap Dr. Affandy.
Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia juga mempengaruhi kesenjangan keterampilan (skills gap) dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan industri modern. Transformasi digital dan otomasi industri memerlukan tenaga kerja yang adaptif, kreatif, serta memiliki kompetensi digital yang kuat.
“Banyak lulusan kita yang belum siap menghadapi dunia industri 4.0 karena sistem pendidikan dan pelatihan vokasi masih belum sinkron dengan kebutuhan sektor usaha dan manufaktur,” tukasnya.
Bank Dunia juga menarik mobilitas tenaga kerja antarwilayah yang rendah, akibat ketimpangan infrastruktur, urbanisasi tidak merata, serta biaya hidup tinggi di kota-kota besar. Hambatan ini membuat potensi Produktivitas Nasional sulit tumbuh optimal.
Laporan yang sama memperingatkan bahwa penuaan populasi (penuaan populasi) dapat menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam dua dekade mendatang. Jumlah penduduk usia produktif akan menurun, sementara populasi lansia meningkat, menekan pasokan tenaga kerja dan meningkatkan rasio ketergantungan ekonomi. Tanpa peningkatan produktivitas dan inovasi, penuaan penduduk bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Menurut Dr. Affandy, momentum transformasi digital dan industrialisasi hijau harus menjadi titik balik kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah dan dunia pendidikan perlu memperkuat ekosistem pembelajaran sepanjang hayat (pembelajaran sepanjang hayat), memperluas akses pelatihan vokasi berbasis teknologi, serta mendorong sinergi antara Universitas, Industri, dan Pemerintah.
“Kita harus beralih dari paradigma tenaga kerja murah menuju tenaga kerja cerdas dan produktif. Rajin saja tidak cukup di era digital — yang dibutuhkan adalah efisiensi, inovasi, dan nilai tambah,” tegasnya.
Tanpa hambatan besar dalam produktivitas, Indonesia berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah dan tertinggal dari negara-negara Asia yang lebih cepat beradaptasi.
Namun, dengan strategi pembangunan SDM yang berorientasi pada kompetensi dan digitalisasi, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperburuk keadaan,” tandas Dr. Affandy. (Senatornewsid)
