SENATORNEWS.ID, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya menjadi penggerak utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana target pemerintahan Prabowo–Gibran.
Upaya tersebut ditempuh melalui strategi menekan biaya produksi sektor pertanian dengan menghadirkan pupuk yang lebih terjangkau, mudah diakses, dan tersedia secara berkelanjutan di pasar dalam negeri.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia masih bergantung pada impor pupuk tertentu, terutama pupuk NPK Nitrat yang banyak digunakan untuk komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pupuk Indonesia membangun pabrik NPK Nitrat pertama di Tanah Air yang berlokasi di Kawasan Industri Pupuk Kujang.
Pabrik dengan kapasitas produksi 100 ribu ton per tahun itu akan memproduksi pupuk NPK Nitrat dengan merek Nitroku. Produk ini dirancang agar nutrisi dapat diserap tanaman lebih cepat dan efisien, sehingga mendorong peningkatan kualitas serta hasil panen petani.
Rahmad menjelaskan, pabrik tersebut merupakan bagian dari tujuh proyek pembangunan pabrik baru Pupuk Indonesia sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan subsidi pupuk.
Menurut Rahmad, keberadaan pabrik ini tidak hanya memperkuat kapasitas produksi nasional, tetapi juga secara bertahap menekan volume impor pupuk NPK Nitrat yang selama ini mencapai sekitar 450 ribu ton per tahun.
Dengan satu pabrik saja, impor diperkirakan dapat ditekan hingga 100 ribu ton per tahun.
Selain itu, pembangunan pabrik dengan nilai investasi sekitar Rp550–600 miliar ini diyakini mampu menurunkan harga NPK Nitrat di pasar. Meski berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp1,5 triliun per tahun, Pupuk Indonesia menegaskan orientasi utamanya bukan semata profit, melainkan menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani, khususnya sektor hortikultura.
Rahmad menambahkan, dalam kajian kelayakan proyek, Pupuk Indonesia telah memasukkan komitmen untuk menurunkan harga jual NPK Nitrat agar biaya produksi pertanian bisa ditekan.
Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan daya saing petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Pembangunan pabrik NPK Nitrat tersebut merupakan bagian dari rencana investasi besar Pupuk Indonesia senilai sekitar Rp57 triliun hingga 2029 untuk membangun dan merevitalisasi tujuh pabrik di berbagai daerah, seperti Aceh, Palembang, Gresik, Karawang, Fakfak, dan Bontang.
Tujuan utamanya adalah mengganti pabrik tua yang kurang efisien sekaligus mensubstitusi impor pupuk.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa pengembangan pabrik pupuk baru sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas nasional.
Ia juga menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola pupuk, mulai dari penyederhanaan distribusi hingga kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menilai penerbitan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi menjadi momentum penting bagi keberlanjutan industri pupuk nasional. Perubahan skema subsidi dari cost plus menjadi marked to market dinilai membuka ruang efisiensi, transparansi, serta mendorong industri pupuk untuk berkembang dan berdaya saing.
Dengan kebijakan baru tersebut, pemerintah tidak hanya memperbaiki mekanisme pembayaran subsidi dan pengawasan distribusi, tetapi juga memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri menjadi prioritas utama. Langkah ini diyakini menjadi fondasi kuat bagi pencapaian swasembada pangan dan penguatan industri pupuk nasional dalam jangka panjang.
